jogjakonstruksi.com – Bangun rumah di Jogja hitung sempadan jalan sesuai aturan. Banyak warga Jogja belum memahami pentingnya menghitung sempadan jalan sebelum membangun rumah. Padahal, aturan tentang sempadan jalan diatur jelas dalam peraturan nasional maupun daerah.
Kesalahan dalam menentukan jarak sempadan bisa berakibat fatal, mulai dari teguran, pembongkaran paksa bangunan, hingga tidak terbitnya IMB atau PBG. Pemerintah Kota Yogyakarta mengimbau masyarakat untuk berkonsultasi lebih dulu sebelum mendirikan bangunan mangku jalan. Dengan memahami dan menerapkan aturan sempadan, warga dapat membangun rumah yang aman, legal, dan tertib tata ruang.
Pengetahuan Sempadan dan Peraturan Bagi Masyarakat Jogja
Banyak masyarakat Jogja yang kurang awas terhadap ketentuan jarak sempadan jalan saat merencanakan pembangunan rumah. Hal ini sering terjadi karena minimnya sosialisasi dan pemahaman bahwa sempadan jalan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan sustainability lingkungan. Beberapa warga bahkan langsung membangun di tepi jalan tanpa mempertimbangkan jarak minimal yang diwajibkan sehingga menyebabkan gangguan lalu lintas, estetika kota, hingga potensi sengketa tata ruang di kemudian hari.
Dikutip dari jogja.go.prov, peraturan mengenai sempadan jalan telah tertuang dalam berbagai regulasi. Di antaranya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa sempadan jalan merupakan jarak minimal antara batas lahan dengan jalan. Di mana, ini berfungsi menjaga keamanan, lancarnya lalu lintas, serta ketertiban ruang kota. Lagi, Peraturan Wali Kota Yogyakarta juga mengatur teknis sempadan sesuai klasifikasi jalan, mulai dari jalan nasional, provinsi, kabupaten, maupun lingkungan dengan jarak berbeda tergantung fungsinya.
Teguran Hingga Sanksi Pelanggaran Sempadan Jalan Bangunan di Jogja
Bangunan yang melanggar garis sempadan jalan bisa dikenai sanksi administratif bahkan tindakan hukum. Dikutip jogja.go.prov, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, pelanggaran sempadan bisa mengakibatkan penolakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan. Banyaknya kasus akan hal tersebut, membuat pemerintah daerah memberi teguran dan kesempatan ulang, tetapi bila diabaikan bangunan dapat dibongkar paksa. Kondisi ini tentu merugikan pemilik karena biaya pembangunan menjadi sia-sia dan value tanah berkurang akibat melanggar tata ruang. Ibnu menekankan, oleh karenanya dalam menghitung jarak sempadan awal sangat penting agar tidak menimbulkan kerugian kini dan di kemudian hari. “Hitung sempadan diawal lebih baik ya daripada ada masalah kedepannya apalagi sudah terbangun,” jelas Ibnu.
Bangun rumah di Jogja hitung sempadan jalan sesuai aturan. Kepatuhan terhadap aturan sempadan jalan tak hanya menghindarkan warga dari sanksi, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang teratur dan nyaman. Bangunan yang sesuai sempadan memberikan ruang bagi jalur utilitas, drainase, dan vegetasi, serta menjaga visibilitas bagi pengguna jalan. Selain itu, penerapan aturan sempadan mendukung visi Yogyakarta sebagai Kota Budaya dan tertib tata ruang. Dengan kesadaran bersama, pembangunan rumah di Yogyakarta dapat berjalan selaras antara kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan perkotaan.
Survey, Konsultasi, Bahkan Desain Gratis. Hubungi Whatsapp Kami
Penulis : Ibnu Candra Hakim
Editor : Haqqina Jasmine Rahmatika
