jogjakonstruksi.com – Aturan bangunan di bawah 7 lantai apakah Indonesia dan Jogja terdampak. Kebijakan baru di Vietnam yang mulai berlaku pada pertengahan 2026 sangat menarik untuk Kita kulik. Regulasi baru memudahkan bagi pembangunan rumah tinggal di bawah 7 lantai dengan membebaskan wajib izin bangunan.
Kebijakan baru yang mempercepat pembangunan hunian, memangkas birokrasi, dan menurunkan biaya pembangunan. Pertanyaannya, apakah Indonesia, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengikuti arah kebijakan serupa di Vietnam?
Vietnam Bebaskan Izin bagi Rumah Tinggal Kurang dari 7 Lantai
Kebijakan di Vietnam tersebut pada dasarnya memberikan pengecualian izin pembangunan bagi rumah tinggal pribadi dengan ketinggian kurang dari 7 lantai dan luas lantai di bawah 500 m. Pun, selama tidak berada di kawasan yang memiliki pengaturan tata ruang dan arsitektur yang ketat. Pemerintah Vietnam menilai, proses perizinan yang panjang sering kali menjadi hambatan pembangunan rumah masyarakat. Di mana, ini perlu adanya simplify atau penyederhanaan prosedur untuk meningkatkan efisiensi dan pembangunan perumahan.
Aturan Bangunan Lebih Fleksibel Bisa Percepat Pembangunan Hunian Jogja
Di Indonesia, kondisi regulasi masih berbeda. Setelah penerapan sistem Persetujuan Bangunan Gedung PBB yang menggantikan IMB, pemerintah berupaya menyederhanakan proses perizinan bangun. Namun, hingga saat ini pembangunan rumah tinggal maupun bangunan bertingkat tetap harus memperhatikan ketentuan tata ruang. Meliputi, standar teknis bangunan, struktur, dan persyaratan administratif. Apabila Indonesia mengadopsi konsep yang lebih longgar seperti di Vietnam, perubahan ini berpotensi memberikan dampak signifikan ke konstruksi nasional.
Di Jogja, isu ini jadi menarik mengingat pertumbuhan kawasan perkotaan yang terus naik. Kota Yogyakarta dan Sleman, dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan pesat pada sektor perumahan, apartemen skala kecil, serta fasum. Jika suatu saat pemerintah Indonesia memberikan relaksasi perizinan untuk bangunan di bawah tujuh lantai, maka proses pembangunan hunian dan properti skala menengah berpotensi menjadi lebih cepat serta mengurangi biaya administrasi rumit yang selama ini ada.
Ahli Sarankan Tetap Utamakan Aspek Keselamatan dan Kekuatan Bangunan
Namun, para ahli menilai bahwa penyederhanaan izin tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan kekuatan bangunan. Jogja yang memiliki karakteristik khusus karena berada di kawasan rawan gempa. Pengalaman gempa besar tahun 2006 menjadi pengingat bahwa setiap bangunan, termasuk rumah bertingkat harus memenuhi standar struktur. Oleh karenanya, meskipun terdapat kemungkinan deregulasi di masa depan, pengawasan terhadap kualitas desain konstruksi dan penggunaan material bangunan tetap menjadi faktor utama yang harus dipatuhi.
Survey, Konsultasi, Bahkan Desain Gratis. Hubungi Whatsapp Kami
Penulis : Ibnu Candra Hakim
Editor : Haqqina Jasmine Rahmatika
